Cerita Susi Pudjiastuti Berhenti Sekolah, Jual Perhiasan untuk Modal Berdagang Hingga Jadi Menteri

Setelah tidak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kini kembali fokus menggeluti pekerjaannya sebagai pengusaha sekaligus eksportir hasil perikanan. Saat hadir secara virtual dalam agenda Inspiring Talk 'Pemberdayaan UMKM, Produktif Di Masa Pandemi', Kamis (26/11/2020), Susi menceritakan masa pendidikannya yang tidak rampung hingga kisah jatuh bangunnya dalam menjalankan bisnis. Susi mengaku tidak bahagia saat menjalani masa pendidikannya memasuki kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan berencana untuk berdagang. "Saya putusin untuk berhenti sekolah karena saya tidak happy saja, saya pribadi, bukan sekolahnya, sayanya yang tidak happy dengan diri saya, jadi saya putuskan untuk berhenti," ujar Susi, pada kesempatan tersebut. Namun keputusannya itu membuat hubungannya dengan sang ayah menjadi 'dingin' karena 'putus komunikasi' hingga 2 tahun lamanya.

Saat itu Susi berencana untuk membuka usaha, tapi ia tidak memiliki modal dan berpikir bahwa tidak mungkin sang ayah mau membantunya karena ia sudah telanjur mengecewakan sang ayah. Perempuan ini pun akhirnya menjual perhiasan yang ia punya dan mencoba mandiri, berdagang kecil kecilan. "Terus ya mau usaha, tapi waktu itu musuhan sama papa, dua tahun tidak berbicara, papa kecewa saya quit school (berhenti sekolah). Ya udah musuhan, gimana mau minta tolong, ada perhiasan jual saja buat dagang, prinsip saya ingin mandiri," jelas Susi.

Berbekal modal dari uang hasil jual perhiasan tersebut, Susi memulai usahanya dari nol. Ia berjualan ikan yang dikirim dari Pangandaran ke beberapa daerah di Indonesia. Kemudian usahanya itu mulai mengalami peningkatan, karena pada 1996, akhirnya ia melakukan ekspor hasil perikanan untuk kali pertama.

"Lalu ya jualan ikan di Jakarta, Semarang, Cilacap, kirim dari Pangandaran, lalu setelah itu ekspor tahun 96," kata Susi. Namun Susi akhirnya harus mengalami pahitnya berbisnis, ia sempat ditipu. Kendati demikian, ia kembali bangkit, mencoba tetap fokus menjalani bisnisnya itu.

Karena dalam dunia bisnis, 'jatuh bangun' merupakan hal yang biasa. "Terus juga ditipu oleh orang Korea, terus ya jalan lagi (usaha saya), ya jatuh bangun, sampai tahun 96 kita ekspor," papar Susi. Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2001 silam, Susi kembali menemui hambatan dalam menjalankan bisnisnya karena ekspornya tiba tiba harus terhenti.

Hal itu dipicu minimnya hasil tangkapan laut yang seharusnya menjadi komoditas yang akan diekspor. Saat itu, ia pun kesal dan malah menyalahkan nelayan yang bermitra dengannya. "Namun tahun 2001 juga berhenti, tidak bisa ekspor lagi karena produk perikanan hilang, ikannya hilang semua. Saya pikir ya saya marahin nelayan 'kamu jaringnya merusak, terlalu kecil mata jaring, dan lain lain'," tegas Susi.

Empat tahun berlalu, tepatnya pada 2005, Susi akhirnya bisa membeli pesawat. Saat punya pesawat itulah, ia baru mengetahui bahwa di tengah laut banyak beroperasi kapal besar yang menangkap ikan. Itu yang menurutnya menyebabkan hilangnya hasil perikanan bagi para nelayan yang juga turut berdampak padanya sebagai eksportir komoditas satu ini.

Namun saat itu, kata dia, kehadiran kapal kapal besar milik asing itu memang telah memiliki izin dari pemerintah. "Tapi belakangan, setelah saya punya pesawat tahun 2005, saya baru menyadari banyak kapal besar di tengah laut sana yang operasi menangkap ikan. Nah kapal besar itu mulai banyak di tahun 2001, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka izin kapal kapal asing bisa menangkap ikan di Indonesia dengan memberi izin konsesi," jelas Susi. Susi pun menilai para pemiliki kapal ini maupun awaknya, cukup cerdas dalam mensiasati upaya mereka dalam mengambil hasil perikanan di laut Indonesia.

"Nah mereka pintar, kapalnya mungkin 10, mungkin 20, catnya warnanya sama," kata Susi. Ceritanya pun berlanjut saat dirinya tiba tiba ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa Kabinet Kerja. Saat menjabat sebagai Menteri di bidang yang memang menjadi fokusnya sejak merintis usaha itu, ia akhirnya mengetahui bahwa jumlah rumah tangga nelayan berkurang cukup drastis, mencapai separuh dari total jumlah selama periode 2003 hingga 2013.

Perlu diketahui, rumah tangga nelayan yang hilang pada kurun waktu tersebut mencapai 800.000, dari angka sebelumnya yang mencapai 1.600.000. Data itupun ia ketahui saat menduduki kursi menteri di KKP. Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga, baik itu kepala keluarga maupun anggota keluarga yang melakukan aktivitas pekerjaan seperti memancing atau menjaring ikan dan hasil laut lainnya.

"Anyway dari sensus 2003 sampai 2013, itu ada 800 ribu jumlah rumah tangga nelayan yang hilang. Artinya jumlah rumah tangga nelayan itu 1.600.000, tapi turun menjadi 800 ribu saja, itu data KKP, saya tahu setelah di KKP, sebelumnya tidak tahu," tegas Susi. Ia menekankan bahwa langkanya hasil perikanan yang biasa menjadi komoditas ekspor itu tidak hanya membuat hilangnya 800.000 rumah tangga nelayan saja, namun juga menjadi pukulan bagi para eksportir. Saat itu ada lebih dari 100 eksportir termasuk dirinya yang harus menghentikan kegiatan ekspor karena keterbatasan hasil perikanan.

"Jadi selain rumah tangga nelayan yang turun, ada 115 eksportir yang tutup selama satu dekade itu, dan ya termasuk kita (bisnis saya karena) tidak punya bahan baku," tutur Susi. Sedangkan terkait illegal fishing, Susi mengaku 'rajin teriak' sejak 2005 lalu. Namun saat itu ia merasa tidak ada yang mau mendengarkan teriakannya karena ia 'bukan siapa siapa'.

"Tapi kalau illegal fishing saya sudah tahu dari tahun 2005, tahun itu saya sudah teriak tentang illegal fishing, tapi ya tidak ada yang dengar 'Susi siapa?' tidak ada yang dengar," papar Susi. Akhirnya Susi memiliki kesempatan untuk kembali meneriakkan 'sikap anti' terhadap illegal fishing, saat ia menjabat sebagai orang nomor satu di KKP. Ia menerapkan kebijakan tegas untuk menenggelamkan setiap kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

Kebijakan itu semakin kuat setelah mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi yang menginstruksikan agar upaya tegas itu benar benar dilakukan demi menimbulkan efek jera bagi pelaku. "Setelah saya jadi menteri, illegal fishing ditenggelamkan, baru semua mau laksanain tenggelamkan. Itupun karena pak Presiden nyuruh 3 kali tenggelamin, kalau tidak, tidak ada yang tenggelamin," tutur Susi. Saat itu ia pun mengetahui bahwa ada lebih dari 10 ribu kapal asing yang beroperasi menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Namun ia enggan menunjuk siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Yang ia lakukan adalah berupaya melindungi kekayaan laut Indonesia serta mata pencaharian nelayan melalui Undang undang (UU). Upaya tersebut yang terakhir ia lakukan sebelum akhirnya melepas jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Jadi memang ya lebih dari 10 ribu kapal asing beroperasi di sebuah negara yang berdaulat, tentunya kan karena ada perlindungan atau ya tahu sama tahu dengan aparat kita. Namun kan kita bukan mau cari kesalahan aparat kita, kita mau menyelesaikan persoalan illegal fishing, jadi ya kita tidak pikir lagi itu, kita eksekusi saja Undang undang, itu yang terakhir (saya lakukan) kemarin," ujar Susi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.